Demokrasi dalam Pilkada dan Masalah Moralitas

  1. A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat, dan cratien yang artinya pemerintahan, memerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Sehubungan dengan itu salah seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln (1808-1865) mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan segala tindakan Negara ditentukan oleh kehendak rakyat.[1]

Amandemen UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat sementara ayat yang sama pada UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menerapkan prinsip pemerintahan oleh rakyat atau demokrasi.[2]

Hans Kelsen menyebutkan suatu Negara yang demokratis harus menjamin kebebasan anggota masyarakatnya dan jika tidak ada kebebasan maka Negara itu bukan Negara demokrasi. Demokrasi yang dikemukakan Kelsen ini sering juga disebut dengan nama demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu. Karena itu dia membedakan dua macam Negara yaitu Negara bebas dan Negara yang tidak bebas.[3]

Ciri khas dari Negara demokrasi ialah kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Cara terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah tersebut ialah melalui suatu konstitusi sehingga paham ini sering pula disebut dengan demokrasi konstitusional. Konstitusi akan menjamin hak-hak asasi warga negaranya dan menyelenggarakan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan yudikatif (lembaga hukum).

  1. B. Pemerintahan Daerah

Munculnya gerakan reformasi yang disertai gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yaitu dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (UU No.5/1974) dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Amandemen UUD 1945 pada Bab VI  mengenai Pemerintahan Daerah dari yang semula hanya terdiri dari satu pasal tanpa ayat menjadi tiga pasal dan 11 ayat. Dengan demikian penyusunan UU. No.22 Tahun 1999 sudah terlebih dahulu disusun sebelum ada Amandemen UUD 1945 tahun 2000. Merupakan suatu langkah yang sangat bagus pada era reformasi karena sebelumnya penyusunan UU didasarkan pada UUD atau menunggu Amandemen UUD 1945, suatu hal yang mendesak diadakannya otonomi daerah membuat UU No.22 Tahun 1999 harus segera disahkan.

Penerapan UU. No 22 Tahun 1999 tidak berjalan mulus pada awal era reformasi. Hal ini karena pada era reformasi dengan adanya UU ini peranan lembaga legislative daerah (DPRD) menjadi ‘terlalu berkuasa’. Pada era Orde Baru DPRD hanya sebagai pelengkap saja, sedangnak pada reformasi DPRD bisa berkuasa di atas Kepala Daerah dan sewaktu-waktu bisa mengganti Kepala Daerah sebelum masa jabatannya habis.

Berdasarkan UU. No.22 Tahun 1999, DPRD dapat dengan mudah mengganti atau menurunkan Kepala Daerah karena dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala dareha bertanggung jawab kepada DPRD. Kepala daerah yang ditolak pertanggung jawabannya harus melengkapi dan menyempurnakannya dalam jangka waktu palin lama 30 hari. Kepala daerah yang pertanggung jawabannya ditolak untuk kedua kalinya maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentiaannya kepada Presiden.[4]

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut maka diadakan sebuah revisi untuk UU. No.22 Tahun 1999. Tahun 2004, DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru. RUU Pemda itu kemudian disetujui DPR pada tanggal 29 September 2004 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Oktober 2004, dua hari sebelum masa jabatannya berakhir menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (UU.No.32/2004) tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang paling fenomenal dari Undang-undang ini adalah ketentuan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis, langsung oleh rakyat.

Kepala Daerah

Setiap daerah di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala pemerintah daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut Gurbernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota. Masing-masing kepala daerah tersebut dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

Tugas dan wewenang kepala daerah secara lengkap adalah sebagai berikut : a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b) mengajukan rancangan Perda; c) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[5]

Pemilihan Kepala Daerah

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu hal yang baru pada era reformasi, dan merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip demokrasi. Undang-Undang ini mengubah secara total sistem pemilihan kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No.22/1999 yang menyebutkan bahwa pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPRD.

Ada tiga argumentasi mengapa pemilihan kepala daerah perlu dilaksanakan seperti yang diungkapkan oleh Drs.Morissan,SH,MA. (2005) Adalah sebagai berikut :

Pertama, sejak Pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, muncul desakan agar kepala daerah juga dilaksanakan secara pemilihan secara langsung pula.

Kedua, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung akan mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya kedaulatan di tangan rakyat di pemerintahan daerah maka ongkos politik (money politik) tidak lagi banyak terjadi yang pada gilirannya nanti akan mempercepat kesejahteraan rakyat.

Ketiga, secara yuridis UU. No 22/1999 merupakan produk hukum sebelum amandemen UUD 1945. Sementara itu sudah ada Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU No.22/2003) yang tidak menyebutkan adanya tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Hal ini ditafsirkan bahwa UU No.22/2003 menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.[6] Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.[7] Peserta pemilihan kepala daerah dari jalur independen hatrus mengumpulkan KTP penduduk sejumlah yang sudah ditentukan.

  1. C. Hadirnya Selebritis dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah di Indonesia Saat Ini

Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang mulai diterapkan pada Juni 2005 membuka lembaran baru dalam sejarah politik dan demokrasi di Indonesia. Setelah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang tercatat sebagai pilkada langsung pertama, sudah ratusan kabupaten/kota menggelar hajat demokrasi langsung itu.[8]

Sistem pemilihan langsung membuka kesempatan bagi siapapun yang merasa mampu, kompeten, dan popular untuk maju sebagai kandidat. Apakah yang bersangkutan selama ini aktif di organisasi pemerintahan atau tidak, bukan masalah. Asalkan kandidat yang dicalonkan partai atau gabungan partai dan lulus seleksi internal, sang kandidat bisa melaju dari bakal calon. Kebebasan dan keterbukaan inilah yang kemudian dimanfaatkan para pesohor alias selebritis.[9]

.Sekarang, 2010 ini geliat tentang pemilhan derah muncul kembali dengan isu yang beragam. Isu yang menonjol adalah kaum selebritis digandeng parpol atau gabungan parpol untuk bersaing menjadi calon kepala daerah. Selebritis maju dalam pemilihan umum sudah terjadi pada pemilu legislative kemarin, dan sekarang partai-partai politik akan ‘menjual’ kembali kepopuleran seorang selebritis untuk pemilihan kepala daerah.

Beberapa artis yang berminat maju Pemilukada, antara lain:

  1. Ikang Fauzi resmi jadi calon wakil bupati Lampung Selatan, yang diusung PAN, PDK, PPP.
  2. Ratih Sanggarwati resmi jadi calon bupati Ngawi, Jawa Timur, diusung PPP dan PKB.
  3. Ayu Azhari mendaftarkan diri di PDIP jadi bakal calon wakil bupati Sukabumi, Jawa Barat.
  4. Haji Muhammad (Bolot) mencalonkan diri jadi Wali Kota Tangerang Selatan, Jawa Barat.
  5. Julia Perez (JuPe) berminat dan dilirik delapan parpol untuk jadi bakal calon Bupati Pacitan, Jawa Timur.
  6. Inul Daratista berminat jadi bakal calon bupati Malang, Jawa Timur.
  7. Emilia Contesa berminat jadi bakal calon Bupati Banyuwangi, Jawa Timur.
  8. Nurul Qomar berminat jadi bakal calon Bupati Cirebon, Jawa Barat.
  9. Maria Eva mengaku sudah ditawari parpol

10.  Vena Melinda dilirik Partai Demokrat menjadi calon di pemilukada Blitar, Jawa Timur.

11.

Dalam dua kali pemilu, 2004 dan 2009- kecenderungan selebritis yang terjun ke kancah politik dan terpilih makin besar. Sekedar menyebut contoh, selebritis yang kini menjadi anggota legislative dan pejabat eksekutif ialah Dede Yusuf (Wagub Jabar), Dicky Chandra (Wabup Garut), Rano Karno (Wakil Wali Kota Tangerang Selatan), Nurul Arifin (anggota DPR dari Partai Golkar), Rieke Dyah Pitaloka (anggota DPR dari PDIP), Angelina Sondhak (anggota DPR dari partai Demokrat), Ratih Sanggarwati (anggota DPR dari PPP), dan Eko Patrio (anggota DPR dari PAN)[10]. Sedangkan yang gagal dalam pilkada antara lain Primus Yustisio, Syaiful Jamil, dan Marissa Haque.[11]

Tidak ada soal apabila para selebritis tersebut memang berkompeten dalam bidang politik dan keorganisasian dan didukung pula oleh prestasi akademik yang menunjang. Namun, realitanya sekarang banyak selebritis yang maju atau dicalonkan oleh partai politik tanpa pengalaman dan pendidikan yang cukup. Partai politik juga memberi jalan kepada artis yang dikenal berani tampil vulgar, seperti Julia Perez, Ayu Azhari, dan Inul Daratista. Termasuk, untuk artis yang video mesumnya dengan salah satu anggota DPR periode lalu terungkap publik, Maria Eva.

  1. Cacat Moral

Dari sejumlah nama artis yang tersebut di atas, yang paling menjadi perbincangan hangat adalah majunya Julia Perez, Maria Eva, Inul Daratista dan Ayu Azhari sebagai bakal calon wakil bupati. Publik sebelumnya sudah tahu bahwa Julia Perez adalah artis yang suka mengumbar tubuh sedangkan Maria Eva pernah terjerat kasus video porno dengan salah satu mantan anggota DPR periode lalu. Sebagian besar publik meragukan kapasitas JuPe dan Maria Eva untuk dapat memimpin suatu daerah, dilihat dari pendidikan politik dan pengalaman organisasi pemerintahan kedua orang ini memang kurang. Beberapa di antara mereka dianggap tidak layak dari segi etika dan moral. Sebab mereka dikenal sebagai artis yang “berani” mengumbar tubuh.

Apakah masyarakat rela apabila daerah mereka akan dipimpin oleh kepala daerah yang mempunyai cacat moral atau tidak memiliki pendidikan dan pengalaman politik? Isu ini kemudian diperdebatkan dikalangan politisi, ada yang beranggapan bahwa artis-artis tersebut merupakan putra daerah yang memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sehingga para artis tersebut juga punya hak yang sama untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.

Sabam Sirait dalam acara ‘Mata Najwa’ Metro TV beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa memang artis – artis tersebut mempunyai hak yang sama untuk ikut Pilkada, Sabam Sirait dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab hanya menyayangkan mengapa ada partai politik yang mencalonkan artis-artis cacat moral. Seharusnya harus dibenahi dulu dari sisi parpol pengusungnya, mengapa mereka sampai mencalonkan seseorang yang dinilai cacat moral oleh masyarakat.

Pertanyaan besar harus dialamatkan kepada partai politik yang mau mengusung para artis yang tidak punya pendidikan politik dan pengalaman organisasi ke bursa pemilukada. Apakah parpol sudah kehabisan calon yang berkualitas? Ataukah parpol hanya mengejar popularitas artis untuk kemudian dijual dalam pilkada? Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, menduga motif parpol yang membuka jalan untuk artis, tidak lebih dari mengincar uang mereka di samping popularitas mereka.[12] Untuk hal tersebut pembenahan dari parpol yang harus diutamakan.

Dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, Maria Eva mengungkapkan bahwa kasusnya di masa lalu tidak akan menghalangi dirinya untuk bisa menjadi kepala daerah, karena menurutnya apa yang telah diperbuat dirinya hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhan semata.

Salahkah Mereka?

Salahkah para artis ini terlibat di panggung politik? Tentu saja tidak, karena partisipasi politik merupakan hak setiap warga Negara. Terlebih, jika artis-artis tersebut sejak awal membangun kapasitas individualnya dalam memahami, mengerti, dan memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini mereka.[13]

Konstitusi Indonesia memang memberikan kebebasan kepada seluruh warga Negara untuk memilih dan dipilih. Namun, harus ada persyaratan yang bisa menjaga moralitas calon pemimpin. Syarat moralitas perlu diberlakukan bukan untuk membatasi kebebasan warga Negara untuk dipilih. Syarat itu diperlukan untuk mencari calon pemimpin yang cakap serta memegang teguh asas kepatutan dan kesantunan. Seorang pemimpin harus bisa menjadi panutan masyarakat sehingga tidak boleh cacat moral.[14]

Samuel P Hutingon dan Joan M Nelson dalam buku No Easy Choise: Political Participation in Develoving Countries, menyebutkan fokus utama partisipasi politik adalah usaha untuk mempengaruhi “alokasi otoritatif nilai-nilai bagi suatu masyarakat”.[15]

Jika para artis ini melewati proses dengan sungguh-sungguh dan memiliki track record yang mumpuni menuju pencalonan dirinya, maka partisipasi politik mereka layak diapresiasi. Begitu pun sebaliknya, jika partisipasi mereka hanya “panggung sandiwara” berbekal nama dan popularitas tanpa paham ranah permainannya, maka tentu saja mereka hanya akan menjadi ornament penghias suasana semata-mata. Paling bagus mereka hanya akan berfungsi sebagai mesin-mesin efektif pendulang suara (vote getter) di saat pilkada berlangsung.[16]

Persyaratan legal formal saja tidak cukup untuk mencalonkan diri. Aspek moral seharusnya menjadi perhatian bagi siapapun, yang meliputi misalnya, soal kemampuan, kualitas, profesionalitas, serta memiliki tujuan politik yang jelas, jujur dan bersih. Pertanyaannya apakah para artis memiliki aspek moral tersebut, dikembalikan lagi pada individu masing-masing. Jika tidak memiliki, sebaiknya mengundurkan diri saja, daripada nanti bermasalah di tengah jalan.

Perlunya Revisi UU. No.32 tahun 2004

Sebenarnya polemik tentang perlu tidaknya persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau cacat moral bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah sudah pernah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, aturan tersebut sudah dihapuskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32/2004.[17]

Dengan adanya isu tentang moralitas ini  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan memperhitungkan  untuk mencantumkan lagi syarat tidak cacat moral bagi calon kepala daerah. Syarat itu akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini kemudian akan dipecah menjadi tiga UU, yaitu UU Pemilu Kepala Daerah, UU Desa dan UU Pemerintahan Daerah.[18]

Pemerintah juga akan mencantumkan bahwa yang tidak punya pengalaman tidak boleh mengikuti Pilkada. Awal kontroversi ini dimulai oleh pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi, bahwa mendagri telah menggodok revisi UU No.32 Tahun 2004, dimana syarat calon kepala daerah ditambah dengan “berpengalaman di pemerintahan” dan “tidak cacat moral”. Rencana pengajuan persyaratan tidak cacat moral bagi calon kepala daerah diperlukan untuk mencari calon kepala daerah yang berkualitas, bukan untuk membatasi hak warga Negara untuk dipilih.

Sebelum pernyataan Mendagri, sudah cukup marak para artis ingin naik kelas menjadi calon kepala daerah. Sebagian dari mereka diketahui tidak memiliki pengalaman di pemerintahan, bahkan ada beberapa yang terkena isu mesum.

Sebenarnya dalam UU No.32 Tahun 2004, tepatnya di Pasal 58 huruf a disebutkan bahwa calon kepala daerah adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pasal 58 L, dengan redaksi “tak pernah melakukan perbuatan tercela”.  Tak ada rincian detail tentang apa saja yang termasuk perbuatan tercela. Dengan tidak ada penjelasan tersebut maka detail “perbuatan tercela” menjadi buram, dan isu moralitas menjadi perbincangan hangat saat ini. Dalam berita Kompas, 17 April, Mendagri mencontohkan, cacat moral bisa meliputi “ada video berzina”. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentunya publik sudah tahu apa yang dimaksud Mendagri.

Kesulitan pertama adalah masalah ukuran (measurement). Apa ukuran cacat moral? Apakah cacat moral itu untuk semua yang pernah berzina, atau kebetulan zinanya diketahui publik saja?[19] Sedangkan mungkin banyak yang pernah melakukan zina, namun beruntungnya mereka tidak pernah ketahuan publik.

Jika kriteria zina hanya untuk yang diketahui publik, ini justru menjadi tidak adil. Mengapa yang dilarang mencalonkan kepala daerah hanya mereka yang zinanya diketahui oleh publik? Yang akhirnya lolos oleh kriteria itu bukan mereka yang benar-benar tidak berzina dalam hidupnya, tetapi mereka yang pandai menyembunyikan zinanya. Sebaliknya, jika kriteria itu diterapkan untuk semua yang pernah berzina, bagaimana kita mengetahuinya? Kita tidak punya sertifikat bebas zina. Banyak tokoh sukses tingkat dunia yang perbuatan zinanya pada masa lalu baru ketahuan setelah tak lagi menjabat.[20]

Apakah Publik Sudah Cukup Cerdas Dalam Menentukan Pilihan

Jika nanti para calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dari kalangan artis, khususnya artis yang dikenal ‘cacat moral’, apakah masyarakat bisa menentukan pilihan dengan bijak?

Apabila Mendagri tidak segera merevisi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mencantumkan syarat tidak cacat moral, dan pengalaman organisasi, bisa saja artis seperti Julia Perez dan Maria Eva akan lolos seleksi internal partai dan akhirnya jadi kandidat dalam pilkada.

Sebagai pemilih, masyarakat sadar bahwa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sekedar menjual popularitas tidak baik dan tidak layak untuk dipilih. Namun, kadangkala mereka tidak memiliki pilihan lain. Hal itu karena partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah memang tidak memberikan pilihan calon yang berkualitas untuk dipilih.

Masyarakat tidak berani melakukan perlawanan dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu atau menjadi golput (golongan putih) karena sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan hak pilih itu sebagai kewajiban dan jika tidak digunakan akan mengingkari status kewarganegaraannya. Jika memang benar tidak ada pilihan yang terbaik, maka suka tidak suka masyarakat akhirnya memilih mereka.[21]

Di sisi lain, calon yang baik dan cerdas tidak berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik dengan cara melamar ke partai maupun mencalonkan diri sebagai calon independen. Biaya pilkada yang tinggi membuat mereka yang tak memiliki modal kekayaan atau popularitas tidak berani bersaing.

Kita akan membandingkan dengan yang pernah terjadi di Amerika Serikat, Negara yang dikenal sebagai salah satu Negara demokratis yang besar ini tidak membatasi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam politik, selama yang bersangkutan tidak terlibat kasus hukum, meskipun yang bersangkutan pernah berzina atau berselingkuh, namun Pemerintah AS akan melemparkan penilaian itu langsung kepada rakyatnya.

Demokrasi memiliki cara sendiri untuk tak memilih pemimpin “yang melakukan perbuatan tercela”. Contoh cukup popular, Gary Hart, calon Presiden AS pada 1988. Saat itu, Gary Hart front runner, calon yang dianggap paling berkilau dari Partai Demokrat. Dia mewarisi karisma John F. Kennedy, termasuk kesamaannya dengan Kennedy adalah disukai banyak wanita cantik. Suatu ketika beredar foto selingkuh Hart dengan Donna Rice. Di foto itu, Hart sedang memangku Rice. Miamy Herald segera mempublikasikan foto itu. Perselingkuhan ini menjadi berita nasional. Popularitas Gary Hart di aneka survey drop cukup drastic, dari 32 persen ke 17 persen.[22]

Namun, Hart tetap berniat maju sebagai capres. Ia mengatakan ucapan yang kemudian sangat terkenal “Let The People Decide”, Biarkanlah rakyat yang menentukan. “Jika memang rakyat menganggap saya tak pantas menjadi presiden, saya tidak akan terpilih.” Ujung dari kisah itu dukungan kepada Hart menjadi sangat minim sehingga ia harus mundur dari pencalonan. Namun jelas, UU di AS tidak membatasi dan tidak menghambat Hart untuk maju sebagai Capres. Bahkan di Negara sebesar AS untuk capres sekalipun tidak ada UU yang mengisyaratkan capresnya “tidak pernah berzina”. Publik sendiri yang akan menghukum. Publik tak ingin memilih pemimpin yang melakukan perbuatan tercela.[23]

Hak semua warga adalah mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Biarkan semua warga memiliki hak terbuka untuk menjadi kepala daerah, atau bahkan capres. Karena memang saat ini belum jelas ketentuan moralitas dalam pemilihan kepala daerah, maka prinsip-prinsip di atas adalah yang menjadi acuan utamanya.

Yang paling dan harus diutamakan adalah pembenahan partai-partai politik, bahwa parpol adalah penyeleksi utama calon kandidat sebelum turun jadi calon. Partai yang mempunyai kredibel tentu tidak bakal meloloskan bakal calon yang “bobrok” mental dan moralitasnya. Apakah parpol bisa menanggung akibatnya jika nanti calon mereka terpilih dan pemimpin daerah mempunyai kebobrokan moral, apa jadinya rakyat yang di bawahnya? Apa akan dibawa semakin bobrok?

Publik lebih cerdas dari yang kita duga. Mereka memang senang dengan tokoh popular. Namun, mereka juga tak ingin diperintah oleh tokoh yang tak mereka sukai. Tokoh yang melakukan perbuatan tercela, baik artis maupun bukan, tak akan disukai pemilih.

Namun seringkali kita cukup khawatir, mereka calon kepala daerah bisa saja menggelontorkan sejumlah dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilihnya (politik uang). Mungkin hal ini bisa terjadi di daerah pedesaan yang masyarakatnya hanya berpikir pendek, tidak cukup cerdas untuk menentukan pilihan yang terbaik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, demokrasi di suatu Negara tumbuh dan berkembang dengan baik jika prosesnya dilakukan dengan menghindari politik uang. Jika politik uang terjadi, hal itu bukan hanya mereduksi demokrasi atau kedaulatan rakyat, melainkan akan menghasilkan pemimpin pemerintahan yang melayani mereka yang membayar saja.[24]

Kita cuma berharap bahwa parpol akan membatalkan pencalonan artis-artis yang tidak layak, namun apabila parpol berhasil meloloskan juga, kita tidak dapat menghalanginya, karena semua warga Negara punya hak yang sama, biarkan rakyat yang menentukan “Let The People Decide”.

Penutup

Kekuasaan bukanlah ajang coba-coba atau pembelajaran politikus yang miskin pengalaman. Untuk menjadi politikus sejati, haruslah memulai perjuangan dari bawah. Sejatinya seorang politikus adalah individu tokoh yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakatnya ditambah dengan sikap amanah selalu menjaga, mengurusi, dan menangani seluruh keperluan masyarakatnya, baik langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas.

Demokrasi memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi mereka yang ingin berkuasa, namun dalam Negara demokrasi tentulah rakyat yang akan memegang kendali, masyarakat tentu tidak akan rela jika pemimpin mereka tidak berkredibel apalagi punya masalah moralitas. Selama Mendagri belum merevisi UU No 32 tahun 2004, maka kebebasan masih terbuka untuk siapa saja. Semoga rakyat kita termasuk rakyat yang cukup paham akan apa yang mereka pilih nanti.

Sekian Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi :

Ardian, Zul Afdi.S.H, Roestadi, Achmad,S.H. Pegangan Tata Negara SMU Kelas 3, 1996, Penerbit Armico. Bandung

Drs.Morissan,SH,MA. Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. 2005, Ramdina Prakarsa, Jakarta

Manan, Bagir. Prof. Dr. SH.,M.C.L. Perkembangan UUD 1945. 2004, FH UII Press, Yogyakarta

Redaksi Kawan Pustaka, UUD 1945 dan Perubahannya, Susunan Kabinet RI Lengkap (1945-2009) +Resufle Kabinet Indonesia Bersatu. 2006, PT. Kawan Pustaka, Depok

Surat Kabar dan Tabloid :

Perspektif, Membatasi Selebritis? Dalam Koran Jakarta, 19 April 2010

Ismatillah A Nu’ad, Pilkada Republik Julia Perez, dalam Suara Merdeka, 14 April 2010

Pasrahnya Politisi ‘Dikalahkan’ Artis, dalam Tabloid Cempaka Edisi 02, 10-16 April 2010

Gun Gun Heryanto, Mengkritisi Artis Maju Pilkada, dalam Koran Jakarta, 17 April 2010

Kompas, Kamis, 22 April 2010. Pemilu Kepala Daerah, Syarat Moral Sudah Dihapus.

Kompas, Sabtu, 24 April 2010. Pemilu Kepala Daerah, Mendagri Tetap Mengusulkan Syarat Tidak Cacat Moral

Kompas, 13 April 2010. Korupsi Politik; Presiden: Politik Uang Bisa Hancurkan Demokrasi

Kompas, 23 April 2010. Pilkada, Pemilih Tak Punya Pilihan

Denny JA, Selebriti Jadi Kepala Daerah?, dalam  Rubrik Opini Kompas, 29 April 2010

Internet:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  Versi Pdf.

Naskah Akademik Revisi UU 32 Bab IV. Pdf

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Versi Pdf


[1] Ardian, Zul Afdi.S.H, Roestadi, Achmad,S.H. Pegangan Tata Negara SMU Kelas 3, 1996, Penerbit Armico. Bandung.hal .48

[2] Drs.Morissan,SH,MA. Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. 2005, Ramdina Prakarsa, Jakarta. Hal.89

[3] Ibid. hal.90

[4] Drs.Morissan,SH,MA. Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. 2005, Ramdina Prakarsa, Jakarta.hal.180

[5] Dalam Pasal 25 UU No 32 tahun 2004

[6] Pasal 56 ayat (1) (2) dan pasal 59 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004

[7] Pasal 59 ayat (2) UU No 32 tahun 2004

[8] Perspektif, Membatasi Selebritis? Dalam Koran Jakarta, 19 April 2010

[9] Ibid.

[10] Perspektif, Membatasi Selebritis? Dalam Koran Jakarta, 19 April 2010

[11] Ismatillah A Nu’ad, Pilkada Republik Julia Perez, dalam Suara Merdeka, 14 April 2010

[12] Pasrahnya Politisi ‘Dikalahkan’ Artis, dalam Tabloid Cempaka Edisi 02, 10-16 April 2010

[13] Gun Gun Heryanto, Mengkritisi Artis Maju Pilkada, dalam Koran Jakarta, 17 April 2010

[14] Kompas, 19 April 2010. Pemilu Kepala Daerah, Syarat Moral Bukan untuk Membatasi

[15] Ibid

[16] Ibid

[17] Kompas, Kamis, 22 April 2010. Pemilu Kepala Daerah, Syarat Moral Sudah Dihapus.

[18] Kompas, Sabtu, 24 April 2010. Pemilu Kepala Daerah, Mendagri Tetap Mengusulkan Syarat Tidak Cacat Moral.

[19] Denny JA, Selebriti Jadi Kepala Daerah?, dalam  Rubrik Opini Kompas, 29 April 2010

[20] Ibid.

[21] Kompas, 23 April 2010. Pilkada, Pemilih Tak Punya Pilihan.

[22] Denny JA, Selebriti Jadi Kepala Daerah?, dalam  Rubrik Opini Kompas, 29 April 2010

[23] Ibid

[24] Kompas, 13 April 2010. Korupsi Politik, Presiden: Politik Uang Bisa Hancurkan Demokrasi

Perihal pijarpatricia
ADITYO KUSNADI

One Response to Demokrasi dalam Pilkada dan Masalah Moralitas

  1. pijarpatricia mengatakan:

    (Tambahan) : Keputusan MK yang meloloskan calon independen untuk berpartisipasi dalam pilkada, merupakan fenomena menarik. Sebenarnya fenomena itu tidak lepas dari desakan masyarakat akibat akumulasi kekecewaan terhadap bias dalam proses rekrutmen kepemimpinan yang terlalu didominasi kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat. Salah satu bentuk kekecewaan masyarakat itu dapat dilihat dari indikasi terjadinya proses delegitimasi terhadap kepemimpinan daerah di aras lokal. (Prasetyo Aribowo. Kepala Daerah Transformatif. alumnus University of Birmingham Inggris, mhs Program Doktor Studi Pembangunan UKSW Salatiga).

    —-Kalau ParPol sudah tak mapu menjaring Kader, dan para Selebritis cuma dijadikan alat pendulang suara maka Calon Independen akan sangat diharapkan…..—-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: