Kasus Kebijakan Komunikasi ; Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan

NAMA            :  ADITYO KUSNADI

NIM                :  06 / 197067 / SP / 21813

JURUSAN      :  ILMU KOMUNIKASI

MATA KULIAH : KEBIJAKAN KOMUNIKASI

DOSEN   : I GUSTI NGURAH PUTRA dan ANA NADHYA ABRAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSUTAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

Kasus Kebijakan Komunikasi ; Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan

Ide mengatur penyadapan adalah ide lama yang kembali muncul. Saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, keinginan mengatur penyadapan kuat disuarakan sejumlah anggota DPR. Namun, rencana itu ditarik karena kuatnya penolakan masyarakat. RPP yang disusun sejak Mei 2009 ini kembali digarap oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Dalam draf RPP Penyadapan memang nampak peran Menkominfo di segala lini. Misalnya saja dalam pasal 6 di mana disebutkan intersepsi dilaksanakan berdasarkan PPS yang ditetapkan oleh instansi aparat penegak hukum dan diketahui oleh menteri sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan manusia. Juga dalam pasal 7, Ketentuan lebih lanjut mengenai standar spesifikasi teknis alat, perangkat, dan penyelenggaraan intersepsi diatur dalam peraturan menteri.

Pasal-pasal lainnya yang menunjukkan kewenangan Menkominfo seperti dalam pasal 8 ayat 4 yakni ‘Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan menteri. Yang juga mengkhawatirkan, di dalam pasal 12 disebutkan adanya lembaga audit, namun di ayat (3), diterangkan bahwa lembaga audit itu diatur berdasarkan peraturan menteri.

Dalam Pasal 3 Ayat 1 RPP disebutkan, syarat penyadapan adalah sudah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Pasal ini juga mengatur, penyadapan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri. Selain itu, pemerintah juga bermaksud membentuk Pusat Intersepsi Nasional (PIN) seperti disebut dalam Pasal 10 Ayat 4, yang berkuasa melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan pelayanan terhadap proses penyadapan. KPK sendiri merasa paling keberatan dengan dua isu pokok ini.[1]

Rencana pembentukan Pusat Intersepsi Nasional (PIN) yang dimuat dalam RPP dipakai untuk menyatukan alat penyadapan. Alasannya menurut Tifatul adalah saat ini alat-alat sadap yang berharga lebih dari 12 miliar per-unit berserakan dimana-mana, rencana pengumpulan ini agar bisa lebih efektif. Menurut sejumlah pihak pembentukan PIN ini tidak efektif karena KPK harus ke Pusat Intersepsi Nasional, lalu ke provider, sehabis provider kembali lagi ke PIN baru ke KPK. Langkah ini tidak efisien dan memakan waktu, sehingga koruptor dikhawatirkan malah cepat kabur selama proses itu berlangsung.

Menkominfo mengaku pernah mendapat masukan dari pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bahwa kasus yang terungkap dari penyadapan di KPK hanya 5 persen. Dengan demikian, kalau aturan itu berlaku, dia yakin kinerja KPK tidak akan terganggu.[2] Namun, belakangan Tumpak juga bersuara keras dan tegas menolak RPP Penyadapan itu.

Menurut Tifatul, RPP Penyadapan itu, selain amanah Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan hukum penyadapan penyadapan yang dipakai KPK baru Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Oleh sebab itu, RPP Penyadapan yang kini tengah disiapkan pemerintah dinilai akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi.

Dalam naskah RPP Penyadapan versi 6 Oktober 2009, ditemukan beberapa ketentuan yang dinilai dapat menghambat kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Salah satunya adalah diperlukannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan penyadapan. Dalam draf RPP penyadapan itu, dijelaskan bahwa penetapan KPN dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima.

Salah satu yang melatarbelakangi regulasi tentang penyadapan adalah upaya perlindungan privasi pejabat publik. Para pejabat publik resah dengan tindakan-tindakan penyadapan oleh KPK. Dukungan kalangan DPR terhadap RPP Penyadapan juga didasarkan pada keresahan yang sama. Perlu digarisbawahi, privasi pejabat publik dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan hak publik atas informasi. Merujuk pada UU KIP, seorang menjadi pejabat publik karena dia menjalankan fungsi-fungsi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang (prinsip mandatori) serta karena dia didanai dengan dana publik (prinsip penggunaan dana publik).[3]

Kedua prinsip ini mengharuskan pejabat publik pada arus dan lini mana pun untuk terbuka terhadap pengawasan publik (public scrutiny). Hak publik atas informasi selalu mencakup hak untuk mengawasi perilaku dan tindakan pejabat publik (right to observe). Pasal 18 UU KIP dengan jelas menyatakan, prinsip-prinsip perlindungan privasi tidak berlaku untuk mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik.[4]

Panduan Pembuatan Kebijakan RPP tentang Penyadapan

Hal-hal yang akan menentukan wujud kebijakan komunikasi adalah panduan yang dipakai oleh para pembuat kebijakan komunikasi. Panduan pembuatan kebijakan komunikasi itu adalah nilai yang mendasari pembuatannya. Sedikitnya ada empat nilai yang biasanya dijadikan panduan oleh para pembuat kebijakan komunikasi.[5]

Pertama, nilai politik. Dalam hal ini, kepentingan politik menjadi dasar utama pembuatan kebijakan komunikasi. Para pembuatnya tidak peduli dengan kondisi lain, seperti dalam RPP tentang penyadapan ini walaupun banyak pihak menyatakan bahwa RPP ini bertentangan dengan UU KPK, tapi tetap saja pemerintah dalam hal ini Depkominfo tetap melanjutkan proses pembuatan RPP ini.

Kedua, nilai organisasi. Yang dimaksud organisasi adalah organisasi yang eksis dalam pemerintahan. Menurut pembuat kebijakan RPP tentang penyadapan, kebijakan ini dibuat untuk memperkuat KPK. RPP Penyadapan itu, selain amanah Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan hukum penyadapan penyadapan yang dipakai KPK baru Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Oleh sebab itu, RPP Penyadapan yang kini tengah disiapkan pemerintah dinilai akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi.

Ketiga, nilai ideologis. Yaitu pilihan nilai yang diyakini oleh pembuat kebijakan komunikasi sebagai nilai yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pembuatan RPP Tentang Penyadapan ini menurut Menkominfo Tifatul Sembiring berguna untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak adil jika seseorang diam-diam tanpa belum adanya proses penyidikan tiba-tiba direkam atau disadap pembicaraan teleponnya.

Keempat, nilai pribadi. Yaitu menjadikan keinginan sendiri sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan komunikasi. Ada kecurigaan berbagai pihak bahwa Depkominfo ingin mengatur segala proses komunikasi di Indonesia.

Kelima, nilai kebijaksanaan. Nilai ini biasanya menyangkut persepsi pembuat kebijakan komunikasi tentang makna kebaikan yang dikandung kebijakan komunikasi. Artinya, persepsi pembuat kebijakan komunikasi tentang kebaikan mewarnai makna yang terkandung dalam kebijakan komunikasi. Dalam RPP tentang penyadapan ini, Depkominfo berharap ada efisiensi dan efektifitas setelah dibentuknya Pusat Intersepsi Nasional (PIN), dibentuknya PIN diharapkan dapat menyatukan banyak alat sadap yang berserakan sehingga memudahkan kerja penyadapan.[6]

Akomodasi Aspirasi dalam Kebijakan RPP tentang Penyadapan

Dalam pembuatan kebijakan ini Menkominfo juga menerima masukan-masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan. Selain itu, Menkominfo dan KPK juga bersepakat untuk menampung masukan dari masyarakat sebagai bahan dari uji publik dalam proses pembuatan RPP tentang tata cara intersepsi.[7] Saat ini, RPP tentang penyadapan tersebut masih disesuaikan di Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan masukan dan pendapat yang sebanyak-banyaknya. RPP Penyadapan itu pun akan segera diuji publik setelah selesai dikaji Departeman Hukum dan HAM. Depkominfo menargetkan RPP tentang Penyadapan disahkan pada April 2010.

Memang masyarakat bisa mengajukan isu dan pokok persoalan komunikasi yang harus direspons oleh sebuah kebijakan komunikasi. Tetapi usulan itu belum tentu diterima pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak jarang bahkan, isu itu ditangkap dan diberi muatan kepentingan pemerintah. Akibatnya, kebijakan komunikasi yang tercipta sangat berpihak pada pemerintah.

Tetapi, begitu pemerintah sudah mengetahui apa dan siapa yang terkait dengan isu, selanjutnya ia bisa mengidentifikasi berbagai kepentingan yang bisa diakomodasi dan implikasi yang mungkin terjadi. Pada saat inilah sebenarnya pemerintah bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pada saat ini pula pemerintah bisa menyeimbangkan berbagai kepentingan- kepentingan erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suatu pihak. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa mengatur dan menyeimbangkan hak dan kewajiban di dalamnya.[8]

Tentangan dan Ancaman dari Berbagai Pihak

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan yang bermula dari rapat dengar pendapat antara Depkominfo dan Komisi III DPR pada awal Desember lalu, ternyata mendapat tentangan dan suara keras dari berbagai publik.

Hakim konstitusi Akil Mochtar menilai, upaya pemerintah mengatur kewenangan penyadapan dari KPK dalam bentuk RPP tidak dapat dibenarkan. Depkominfo tidak dapat mengatur kewenangan KPK, apalagi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.[9]

Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah menyatakan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK itu konstitusional. MK mengingatkan, kewenangan itu perlu pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk UU. Koalisi RPP Penyadapan meminta MK menegur pemerintah karena dinilai mengabaikan putusan MK. Ini terlihat dari sikap pemerintah yang bersikukuh meneruskan pembahasan RPP Penyadapan. Dari  aspek bentuk pengaturan, penyadapan harus diatur dalam UU dan bukan RPP. Dari aspek substansi pengaturan, RPP itu bermasalah.[10]

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Uji Materi UU KPK, ditentukan bahwa syarat dan tata cara tentang penyadapan harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain. Karena itu, rencana Menkominfo membuat rancangan peraturan pemerintah menjadi bertentangan dengan putusan MK.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Intersepsi atau Penyadapan dinilai bertentangan dengan putusan MK tentang Undang-Undang Komisi pemberantasan Korupsi. Seharusnya tata cara penyadapan harus diterbitkan melalui undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 itu memuat tentang tata cara penyadapan harus melalui undang-undang. Mekanismenya bisa dilakukan lewat perbaikan UU KPK atau dalam undang-undang lain.[11]

Menkominfo Tifatul Sembiring juga mendapat tentangan keras dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution terkait dengan perdebatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan. Adnan Buyung Nasution menganggap bahwa jika RPP ini diteruskan maka  Tifatul Sembiring tak ubahnya adalah seorang “Juru Bicara Koruptor”.

Menanggapi hal tersebut, Tifatul Sembiring mengungkapkan akan segera memensiunkan Adnan Buyung jika tidak mencabut pernyataannya bahwa Tifatul adalah juru bicara koruptor. Menanggapi ancaman tersebut, Buyung justru memperoleh dukungan dari sejumlah pihak. Menurut peneliti hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, sebagai anggota Wantimpres, Buyung justru bisa  mengusulkan seorang menteri agar dipensiunkan atau dipecat.[12]

Dasar hukum KPK melakukan penyadapan adalah UU No 30/2002. Dalam peraturan itu secara jelas disebutkan, penyadapan dapat dilakukan sejak kasus dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Namun dalam RPP tentang Penyadapan disebutkan, penyadapan hanya dapat dilakukan ketika kasus sudah berada dalam tahap penyidikan. Jika ketentuan di RPP disetujui, berarti melanggar UU KPK. Padahal secara hierarki UU di atas RPP dan sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Menurut catatan ICW, sudah tujuh instansi yang awalnya dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi akhirnya dibubarkan saat mencoba menyentuh kekuasaan.

Pertama, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 228/1967 membentuk Tim Pemberantas Korupsi. Kedua, 31 Januari 1970 lewat Keppres No 12/1970 dibentuk Tim Komisi Empat. Ketiga, pada tahun yang sama diusung nama baru Komite Anti-Korupsi (KAK). Keempat, tahun 1977 muncul Instruksi Presiden No 9/1977 yang membentuk Tim Operasi Tertib. Kelima, tahun 1982 Tim Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali meski keppres yang mengatur tugas dan kewenangan tim ini tidak pernah diterbitkan. Keenam, melalui Keppres Nomor 127/1999 dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Ketujuh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2000 dikukuhkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU KPK pun tercatat sebagai undang-undang paling sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ICW, telah tujuh kali pula UU itu diuji atau di-Judicial review. Salah satunya menghasilkan pembatalan Pasal 53 tentang eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.[13]

Masalah merebak ketika ICW merilis 13 poin kritis yang berpotensi melemahkan KPK dalam RPP Penyadapan. ICW menemukan hal itu setelah mereka mengkaji RPP tentang Intersepsi versi 6 Oktober 2009.

Beberapa poin yang menjadikan alasan bagi sejumlah kalangan ICW menolak RPP tentang Penyadapan[14] :

1. Menkominfo sepertinya tidak memahami hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10/2004). Menurutnya, sambil menunggu undang-undang (UU) yang mengatur penyadapan disahkan DPR, maka perlu diterbitkan dulu peraturan pemerintah (PP) untuk mengaturnya. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang uji materi UU KPK ditentukan bahwa syarat dan tata cara tentang penyadapan harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain. PP yang secara hirarki berada dibawah UU tidak boleh mengatur materi yang seharusnya diatur dalam UU.

2. Berkali-kali Menkominfo menyatakan bahwa RPP Penyadapan dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga seolah-olah kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK telah melanggar HAM. Mungkin beliau lupa bahwa menurut UUD ’45 sendiri HAM dapat dibatasi melalui UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan HAM orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itulah yang menjadi alasan mengapa kewenangan penyadapan oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK tidak pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam naskah RPP Penyadapan versi 6 Oktober 2009 yang dirujuk aktivis ICW, ditemukan beberapa ketentuan yang dinilai dapat menghambat kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, yang salah satunya adalah diperlukannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan penyadapan. Ditentukan bahwa penetapan KPN dikeluarkan dalam waktu 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima. Proses ini tentu saja dapat menghambat KPK dalam menangani kasus korupsi. Bagaimana seandainya KPK ingin melakukan penyadapan dalam waktu sesegera mungkin agar tidak kehilangan momen? Bagaimana seandainya KPK hendak menyadap pihak-pihak di lingkungan lembaga peradilan itu sendiri? Siapa yang bisa menjamin tidak ada kebocoran informasi atas penetapan KPN tersebut mengingat kenyataan adanya mafia peradilan?[15]

Penutup

Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan karena itu KPK dibentuk dengan kewenangan yang luar biasa pula, termasuk kewenangan penyadapan. Faktanya, penyadapan oleh KPK telah membuahkan hasil luar biasa. Karena sifat penyadapan yang rahasia, kita mempertanyakan apakah ada jaminan pemberian izin sampai ke pelaksanaan penyadapan oleh Pusat Intersepsi Nasional tidak bocor atau dibocorkan.

Dalam draf RPP penyadapan itu, dijelaskan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima. Dengan adanya keharusan meminta izin kepada ketua pengadilan negeri, publik khawatir kewenangan penyadapan yang menjadi salah satu senjata KPK untuk memerangi korupsi akan lumpuh.

Banyak kasus korupsi yang tertangkap KPK berkat penyadapan, diantaranya adalah kasus suap Arthalyta Suryani, suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Al Amin Nur Nasution oleh Sekretaris Daerah Bintan Azirwan, serta suap oleh petinggi First Media Billy Sindoro kepada Muhammad Iqbal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Melalui penyadapan pula, KPK berhasil membongkar kasus pengadaan kapal patrol di Departemen Perhubungan, yang menyeret anggota DPR, Bulyan Royan. Tak Kalah Heboh, terbongkarnya dugaan suap dalam pembahasan dana stimulus yang menyeret anggota DPR, Abdul Hadi Djamal. Penyadapan pula yang berhasil menguak dugaan rekayasa terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.[16]

Semoga apabila RPP tentang penyadapan ini disahkan nantinya tidak akan mengebiri peranan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi :

Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

Artikel Koran / Berita Koran :

Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009

Atur Penyadapan di UU, Menkominfo: RPP Penyadapan Masih Ibarat Buah Mengkal. Kompas, Rabu, 9 Desember 2009

Zainal Arifin Mochtar, “Efek Treadmill”  Pemberantasan Korupsi , Rubrik Opini Kompas, Jumat, 11 Desember 2009

KPK Berikan Masukan, Jaksa Agung Tidak Berkomentar, Kompas, Sabtu, 12 Desember 2009

Tifatul: Amankan KPK. Paksakan RPP Penyadapan, Pemerintah Langgar Konstitusi. Kompas, Selasa, 15 Desember 2009

Pertimbangkan KPK, Menkominfo dan KPK Juga Terima Masukan Masyarakat. Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

Agus Sudibyo, Penyadapan dan Keadilan Publik, Rubrik Opini Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

RPP Intersepsi, Pengaturan Penyadapan Seharusnya Dihentikan, Kompas, Kamis, 17 Desember 2009

Mengatur Soal Penyadapan, Tajuk Rencana Kompas, Kamis, 17 Desember 2009

Website / Internet :

Ari Juliano Gema, 3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan. www.blogspot.com/arijuliano

Tifatul Adnan Buyung Perang Urat Syaraf, Suara Karya Online, 19 Desember 2009

Draf RPP Penyadapan, pada situs Indonesia Terpopuler

Lainnya :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Versi pdf.

I Gusti Ngurah Putra, Materi Kuliah Kebijakan Komunikasi, Kasus Kebijakan Komunikasi, Rabu, 16 Desember 2009


[1] Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009.

[2] Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009.

[3] Agus Sudibyo, Penyadapan dan Keadilan Publik, Rubrik Opini Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

[4] Agus Sudibyo, Penyadapan dan Keadilan Publik, Rubrik Opini Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

[5] Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, hal.71-72

[6] Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, hal.71-72

[7] Pertimbangkan KPK, Menkominfo dan KPK Juga Terima Masukan Masyarakat. Kompas, Rabu, 16 Desember 2009

[8] Abrar, Ana Nadya.2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, hal. 72-73.

[9] Tifatul: Amankan KPK. Paksakan RPP Penyadapan, Pemerintah Langgar Konstitusi. Kompas, Selasa, 15 Desember 2009.

[10] Ibid

[11] Atur Penyadapan di UU, Menkominfo: RPP Penyadapan Masih Ibarat Buah Mengkal. Kompas, Rabu, 9 Desember 2009.

[12] Tifatul Adnan Buyung Perang Urat Syaraf, Suara Karya Online, 19 Desember 2009.

[13] Tifatul Adnan Buyung Perang Urat Syaraf, Suara Karya Online, 19 Desember 2009

[14] Ari Juliano Gema, 3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan. http://www.blogspot.com/arijuliano.

[15] Ari Juliano Gema, 3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan. http://www.blogspot.com/arijuliano

[16] Ahmad Arif, RPP Penyadapan Untungkan “Cicak” atau “Buaya”?, Kompas, Rabu, 23 Desember 2009.

About these ads

Perihal pijarpatricia
ADITYO KUSNADI a.k.a PIJAR PATRICIA. SUKOHARJO, 11 DESEMBER 1987.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: